50.000 Unit Rumah Khusus untuk Rakyat di Daerah

membangun rumah khusus

DALAM lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan untuk membangun rumah khusus hingga 50.000 unit. Rumah khusus ini diperuntukkan bagi rakyat di daerah.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui pembangunan rumah yang dibangun oleh pengembang, kebanyakan berlokasi di wilayah perkotaan saja. Sedangkan di wilayah terpencil dan perbatasan, pembangunannya terkesan seadanya.

Tapi kini paradigma itu mulai berubah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kini mulai membangun rumah-rumah khusus di daerah tertinggal, terpencil, hingga pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Indonesia.

Penerima manfaatnya bermacam-macam mulai dari petugas keamanan seperti TNI/ Polri, petugas kesehatan seperti dokter, perawat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, masyarakat lokal setempat, masyarakat korban bencana serta masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya.

”Pembangunan rumah khusus di perbatasan ini, nantinya harus lebih baik dari rumah-rumah masyarakat yang tinggal di negara tetangga,” ujar Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (1/6).

Kebutuhan khusus yang dimaksud oleh Lukman Hakim antara lain untuk perumahan transmigrasi, permukiman kembali korban bencana, rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu dan anak terlantar serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan. Bentuknya bisa rumah tunggal, rumah kopel, atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung.

Pembangunan rumah khusus ini dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Tahun ini dengan alokasi dana sekitar Rp ,4 triliun, diperkirakan dapat membangun sebanyak 6.002 unit rumah khusus.

”Para dokter serta petugas keamanan serta para PNS di daerah perbatasan dan wilayah terpencil akan bisa menempati rumah khusus ini dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Rumah khusus yang kami bangun per unit sekitar Rp90 juta hingga Rp120 juta atau disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di daerah. Namun rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah tersebut bukan untuk diperjualbelikan, karena masyarakat hanya memiliki hak pakai saja,” tuturnya.

Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapat kan bantuan rumah khusus tersebut?

Masyarakat diperkenankan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut secara berkelompok bukan per individu. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi: administrasi dan teknis.

Syarat administrasi seperti surat permohonan bantuan harus melalui pemerintah daerah dan ditujukan kepada Menteri PUPR. Selain itu, diperlukan proposal yang berisikan antara lain gambaran umum penerima manfaat, lokasi tanah yang siap bangun, jumlah kebutuhan rumah dan usulan bantuan, surat dukungan dari pemerintah provinsi, Kabupaten/ Kota dan surat pernyataan dan kesanggupan dari penerima bantuan.

Sedangkan syarat teknis berupa kesiapan lokasi. Apakah sudah sesuai RTRW/ RDTRK, kemampuan daya dukung dan daya tampung, tidak berada dilokasi rawan bencana dan tersedia infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air dan listrik?

Sedangkan untuk tanah, yang dibutuhkan minimal memiliki luas minimal satu hektar atau 50 unit rumah mengelompok dalam satu hamparan, status hukum kepemilikan hak atas tanah jelas (dengan bukti legalitas sertifikat) dan kondisi tanah dan lokasi siap bangun.

Luas rumah yang dibangun untuk rumah khusus minimal 36 meter persegi dan maksimal 45 meter persegi. Sedangkan luasnya disesuaikan dengan luas tanah yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Nah, apakah Anda berminat untuk tinggal di rumah khusus? (inx)