Bupati Tapanuli Utara Kritisi Pembentukan Badan Otorita Toba

Badan Otorita Toba
Danau Toba (Foto: Release Insider)

Release Insider | Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengkritisi pembentukan Badan Otorita Toba. Sang Bupati meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang. Padahal, Perpres terkait Badan Otorita Toba sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 lalu.

Nikson mengakui, ada beberapa kekhawatiran yang berkecamuk di benaknya jika Badan Otorita Toba direalisasikan. Kecemasan-kecemasan yang pada akhirnya akan berujung pada pemborosan uang negara. Apa saja bentuk kritikan mantan jurnalis ini?

Seperti yang kerap diberitakan, pemerintah membentuk Badan Otorita Toba bukan tanpa alasan. Melalui Perpres Nomor 49 tahun 2016, Badan Otorita Toba bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata di kawasan tersebut.

Nikson Nababan
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan. (Foto: Release Insider)

Alasan ini jua yang membuat Nikson sedikit meradang. Alih-alih mempercepat, Nikson beranggapan, Badan Otorita Toba –atau kita sebut BOT– justru bisa memperlambat laju pengembangan pariwisata di sana.

’’BOT kalau dibentuk, pertama pasti bikin kantor. Lalu, penyediaan pegawai dan SDMnya. Ini bisa tidak fair. Bisa menimbulkan kecemburuan pada kabupaten lain,’’ ujar Nikson saat mengawali pembicaraan dengan awak media nasional yang bertandang ke rumah dinasnya di Tarutung, Tapanuli Utara, belum lama ini.

Menurut Nikson, konsep otorita (membangun), harusnya dari bawah. Dicari tahu maunya masyarakat seperti apa? Bukan malah disuruh melakukan sesuatu sesuai keinginan dari atas.

’’Lebih bagus kita berkaca dari Batam. Bisa dibilang otorita Batam itu gagal. Waktu zaman pak Harto, Batam berhasil karena belum ada UU Otonomi Daerah. Jadi kewenangan ada di daerah. Sekarang, ada UU Otonomi Daerah, ada otorita, itu tumpang tindih nantinya,’’ tutur Nikson.

Masih kata Nikson, akan jauh lebih bagus jika pemerintah pusat memanggil pihak kabupaten. Dari situ, setiap kabupaten bisa mengajukan master plan mereka dan kebutuhan anggarannya.

Mewakili Tapanuli Utara, Nikson memaparkan master plan yang akan dibuatnya. Dengan kearifan lokal, Tapanuli Utara bisa mengembangkan wisata pertanian dan wisata rohani. Selain itu, pihaknya juga akan meminta dibikinkan dermaga-dermaga dan kapal cepat karena jarak Muara sebagai bagian dari Tapanuli Utara, sangat dekat dengan Bandara Silangit, hanya membutuhkan waktu 25 menit.

’’Ini barangkali yang kita minta. Nah, kabupaten lain, apa? Misalnya, Tobasa minta hotel dan restoran, karena Simalungun sudah ramai dengan hotel dan restorannya. Pantainya juga bisa untuk berenang. Barangkali nanti dari Karo minta apa, Humbang Hasundutan apa, Dairi apa? Masing-masing daerah buat master plan yang nanti dikaji di kementerian atau presiden langsung, baru turunkan staf khusus,’’ urai Nikson.

’’Kalau curiga proyeknya diperlambat bupatinya, atau proyeknya bermasalah, langsung saja ditangani oleh BUMN, misalnya Nindya Karya atau Hutama Karya. Tinggal kita menikmati. Kebanyakan pembangunan gagal kalau tidak dari daerah,’’ ujarnya menambahkan.

Menurut Nikson, daripada buang-buang uang untuk BOT, sebaiknya menggunakan sistem zonanisasi. Dengan zonanisasi, kata Nikson, wisatawan yang datang punya pilihan destinasinya. Tiap hari wisatawan bisa mengunjungi seluruh kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba.

’’Misalnya wisatawan ingin apa, adanya di kabupaten mana, ya dia akan berangkat ke sana,’’ ucapnya.

Ketika ditanya apakah BOT tidak bisa menjawab kebutuhan kabupaten sehingga melontarkan pemikiran yang terkesan berseberangan dengan kebijakan pemerintah, dengan cepat Nikson membantah. ’’Bukan berseberangan, tapi (zonanisasi) untuk mempercepat saja,’’ tandasnya.

Nikson mengatakan, setiap kabupaten sudah memiliki sumberdaya manusia, tenaga ahli untuk mengkaji zonanisasi itu. Sedangkan dengan otorita, mau tak mau pemerintah harus mengeluarkan uang negara lagi untuk bangun kantornya, membentuk komisarisnya, dan lain sebagainya.

’’Saya pikir dengan otorita ini, bisa saja mempercepat juga tapi kemungkinan malah memperlambat. Seperti saya bilang tadi, tengok contohnya di Batam dan Surabaya. Jadi, saya kira, berilah kewenangan lagi untuk daerah-daerah,’’ ujarnya.

Dengan otorita, lanjut Niskon, apa yang dimaui pemerintah belum tentu sejalan dengan kebutuhan kabupaten. Misalnya, kebutuhan pintu gerbang di Tapanuli Utara malah dibinin di Tobasa. Atau, Karo disuruh buat wisata pertanian padahal lebih cocok bikin restoran terapung.

’’Kalau otorita bilang begitu, ya kita bisa apa?’’ ucapnya lagi.

Bukankah usulan-usulan master plan tersebut bisa disampaikan langsung ke BOT? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Nikson tampak menghela napas dalam.

’’Ya itulah yang sampai sekarang terjadi. Kemarin kita ada rencana aksi dari tiap kabupaten. Tapi begitu kita tanya dananya, belum ada di BOT, tetap saja dari APBD kita. Takutnya malah jadi lamban,’’ ujar Nikson seraya mengatakan pengajuan master plan sudah bisa dirumuskan dalam waktu tiga bulan.

’’Sekarang kan September. Berarti desember sudah ada keputusan mau bikin apa di Toba? Nah, Januari, presiden bisa memerintahkan kirim dananya. Kalau ada usulan yang sama, presiden tinggal panggil bupatinya. Presiden jadi wasitnya. Kami yang di daerah, nggak bodoh-bodoh amatlah untuk menanggapi apapun hasilnya nanti. Kami hanya menjaga agar tidak terjadi pemborosan uang negara, dan tumpang tindih kewenangan,’’ tutur Nikson.

Seandainya otorita sudah berjalan, sambung Nikson, PAD pastinya masuk ke negara, baru nantinya disetor ke daerah. ’’Katanya mau mempercepat ekonomi mikro. Nah ini maksud saya. Ya kita harus kritisi sedikit lah,’’ ujarnya.

Menurut Nikson, usulan zonanisasi ini sudah disampaikan pada presiden. Pada waktu rapat pertama, sambung Nikson, presiden langsung setuju. Resumenya pun ada di sekretariat negara. Hanya saja, perkembangannya belum ada.

’’Tapi saya yakin, waktu itu presiden sendiri yang bilang, bahwa dekat Bandara Silangit, 5 menit dari bandara, harus ada taman bunga. Tobasa boleh bikin resor, tapi tidak disebutkan lagi di situ boleh ada bandara. Tinggal pak presiden mengurai satu-satu dulu nih. Caranya, kunjungi tujuh kabupaten di Toba,’’ urainya.

Untuk mempercepat perkembangan pariwisata di Toba, Nikson menilai sistem zonanisasi akan jauh lebih efektif ketimbang otorita. ’’Kalau saya analogikan, sakit kepala jangan dikasih obat sakit perut. Gampang, kok,’’ tutupnya. (inx)