Jaga Netralitas, ASN Dilarang Hadir di Syukuran Kampanye Politik

Netralitas ASN
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | DEMI terjaganya netralitas ASN (aparatur sipil negara), maka para pejabat ASN dilarang hadir di syukuran kampanye politik salah satu pasangan calon yang ikut dalam pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang. Jika ketahuan, apalagi sampai naik panggung, bersiaplah menerima sanksi terberat; dipecat.

Ya, ASN memang wajib netral. Dengan menghadiri syukuran salah satu calon, itu dianggap melanggar netralitas. Sanksi pemecatan pejabat ASN yang melanggar netralitas, bukan gertak sambal. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Waluyo, menegaskan hal tersebut secara gamblang.

’’Seorang pejabat struktural dapat dicopot dari jabatannya karena melanggar netralitas ASN,’’ begitu pernyataan tegas Waluyo dalam Diskusi dan Sosialisasi bertajuk ’’Menjaga Netralitas ASN dan Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016’’ di Hotel Margo, Depok, Senin, (24/10).

Lebih jauh Waluyo menuturkan, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam berdemokrasi seiring perubahan sejarah dan zaman. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi beberapa dekade masa lalu, di mana ASN dimonopoli oleh penguasa negeri.

’’Kalau dulu zaman pak Harto, para ASN dikumpulkan untuk mendukung Golkar. Tapi sekarang beda, dikumpulkan untuk sosialisasi dan menekankan netralitasnya,” ujar Waluyo.

Dalam mengatasi dan memutuskan persoalan netralitas ASN saat pilkada, KASN telah melakukan kerja sama yang mengikat dengan lembaga terkait untuk memperkuat keputusan atau sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar netralitas. Oktober 2015 lalu, KASN telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu, Kementerian PANRB, dan BKN untuk mengatasi persoalan netralitas ASN.

Mantan Deputi Pencegahan KPK ini mengungkapkan beberapa modus keberpihakan atau tidak netralnya ASN menjelang pilkada, tidak disadari telah dilakukan. Hal ini membuat ASN terjebak dalam pelanggaran asas netralitas.

’’Kalau ada undangan syukuran, terus hadir dan naik ke panggung, itu sudah bagian dari perilaku aktif dan provokatif untuk mendukung. Jadi saya minta hati-hati. Apalagi kalau direkam dalam bentuk audio video, itu sudah cukup menjadi bukti pelanggaran netralitas ASN,” kata Waluyo.

Senada dengannya, Komisioner KASN Prijono Tjiptoherijanto mengatakan, netralitas ASN pada pilkada nanti, seharusnya dapat dijaga oleh seluruh abdi negara. ’’Saya tahu dan mengikuti tahapan pilkada. Kalau tidak keliru, hari ini adalah penetapan pasangan calon, kemudian besok dilanjutkan dengan pemberian nomor urut, kecuali daerah yang calonnya tunggal,” ujar Prijono yang juga Guru Besar UI.

Forum diskusi netralitas yang dihadiri 101 pejabat daerah ini, lanjutnya, diselenggarakan untuk membangun kesepahaman para pimpinan ASN di daerah terutama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang hadir agar menjaga netralitas saat pilkada.

Surat Edaran

Sebagai upaya pembinaan dan penegakan, serta untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2017, Kementerian PANRB pun tengah menyiapkan surat edaran (SE). SE tersebut akan disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan para pegawai negeri sipil (PNS), agar menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, SE ini menjadi panduan bagi PPK di daerah yang akan melaksanakan pilkada sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan.

Surat edaran nantinya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Menurut Setiawan, untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN, akan dibuat Standard Operating Procedure (SOP) sehingga penanganannya lebih efektif.

Pada pelaksanaan Pilkada 2015, kata Setiawan, masih banyak ditemukan pelanggaran netralitas. Sayangnya, banyak PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi.

’’Bercermin dari pengalaman tahun lalu, diharapkan dalam Pilkada serentak 2017 mendatang tidak terjadi pelanggaran netralitas PNS lagi,’’ ujarnya. (inx)