Kawal RUU Penyiaran, ATVSI Ajukan 7 Isu Penting

RUU Penyiaran
Dari kiri ke kanan: Ketua ATVSI Ishadi SK, Pemred Kedaulatan Rakyat Octo Lampito , Akademisi Kandidat Doktor UGM Sosiologi Media Mukhijab, Sekjen ATVSI Neil Tobing, dan Moderator Anita dalam diskusi tentang industri penyiaran di Jogjakarta, Jumat (12/5). (Foto: ATVSI for Release Insider)

Release Insider | REVISI RUU Penyiaran No.32 atahun 2012, saat ini sudah sampai tahapan di Badan Legislasi. Industri penyiaran Indonesia, khususnya televisi, memang tengah menanti-nanti revisi RUU penyiaran tersebut.

Draf Revisi RUU Penyiaran inisiatif DPR yang beredar di masyarakat saat ini, adalah versi tanggal 6 Februari 2017, dinilai masih jauh dari harapan dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat.

Penetapan LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital, merupakan langkah mundur di tengah-tengah era demokratisasi penyiaran dan sangat berpotensi merugikan Lembaga Penyiaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyelenggara multipleksing. Sebab, sejak empat tahun lalu Lembaga Penyiaran tersebut sudah membangun infrastruktur Penyiaran digital dan membayar BHP sebagai ketaatannya terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

Baca juga: Kemenko Maritim Siarkan Drama Dapunta di RRI

Penetapan RTRI sebagai penyelenggara tunggal multipleksing juga berpotensi melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, tidak adanya jaminan terselenggaranya standar layanan (service level) penyiaran digital yang baik dan kompetitif dan tentunya jaminan kebebasan menyampaikan pendapat melalui layar kaca.

”Penyiaran digital yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara penyiaran multipleksing yang dilaksanakan oleh LPP dan LPS atau yang dikenal dengan sistem hybrid, merupakan solusi dan bentuk nyata demokratisasi penyiaran yang merupakan antitesa dari monopoli (single mux),” jelas Ketua ATVSI Ishadi, dalam acara media gathering yang dilaksanakan setelah diselesaikannya acara Communication’s Day Publikom Gama, si Jogjakarta, Jumat (12/5).

Lebih lanjut Ishadi mengutarakan, terkait Draf RUU Penyiaran tersebut, ATVSI telah diundang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 3 April 2017 untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai beberapa isu penting yang menjadi roh dari RUU Penyiaran. ATVSI juga telah menyampaikan Naskah Akademik dan Draf RUU kepada Baleg dan Panja RUU Penyiaran DPR RI.

Ada tujuh isu penting yang perlu disepakati oleh stakeholder penyiaran didalam RUU Penyiaran. Ketujuh isu tersebut adalah Rencana Strategis dan Blue Print Digital; Pembentukan wadah dan keterlibatan Asosiasi Media Penyiaran Indonesia dalam perizinan dan kebijakan penyiaran digital termasuk pembentukan Badan Migrasi Digital yang bersifat ad hoc; Penerapan sistem hybrid dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagai bentuk nyata demokratisasi penyiaran; Durasi Iklan Komersial dan Iklan Layanan Masyarakat; Pembatasan tayangan Iklan Rokok; Siaran Lokal; dan Proses Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Ishadi melihat, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran, Indonesia perlu membuat rencana strategis penyiaran nasional. Rencana Strategis setidaknya mengatur tentang ketersediaan spektrum frekuensi di era digital, proses migrasi digital termasuk tanggal analog switch off, antisipasi pengembangan dan teknologi penyiaran masa depan, studi keekonomian dalam rangka menciptakan industri penyiaran yang sehat (suistainable), serta pemenuhan dan pemerataan informasi kepada masyarakat.

Baca juga: Peningkatan Audience Shares Viva Sukses Genjot Pendapatan

Selain itu, sinergitas dan optimalisasi peran serta industri penyiaran dalam penyusunan kebijakan penyiaran dan perizinan sangat diperlukan. Karena itu, perlu dibentuk wadah perhimpunan berbagai organisasi media penyiaran radio dan televisi yang ada agar aspirasi industri penyiaran dapat diakomodir dalam RUU dan Rencana Strategis Penyiaran.

Sedangkan mengenai perizinan, ATVSI mengusulkan mekanisme pembatalan IPP harus melalui mekanisme dan prosedur yang ketat.

”Harus ada mekanisme keberatan bagi pemegang IPP atas pembatalan IPP melalui jalur peradilan dan hanya mengikat apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht (due process of law). Pembatalan IPP melalui mekanisme peradilan akan memberi kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha dan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan,” ujar Ishadi menambahkan.

RUU Penyiaran haruslah visioner serta dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan dapat memenuhi keinginan masyarakat akan kebutuhan konten penyiaran yang baik dan berkualitas. Oleh karenanya, penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan pemangku kepentingan seperti pelaku industri penyiaran, regulator, dan industri terkait lainnya. (inx)