Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia Masih Mengkhawatirkan

Ketimpangan Sosial
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | ISU kemiskinan tak bisa lepas dari soal ketimpangan sosial dan ekonomi. Meski gini rasio menunjukkan penurunan, namun saat ini, ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia boleh dibilang masih mengkhawatirkan.

Dalam banyak kasus, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi, baik secara struktural maupun natural. Dengan latar belakang masalah ini, Dompet Dhuafa menggelar diskusi publik bertajuk ’’Solusi Atasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi’’ di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Corporate Secretary Dompet Dhuafa Sabeth Abilawa, ketimpangan sosial pada gilirannya akan dapat memotret seberapa adil kue perekonomian didistribusikan di antara sesama warga negara.

’’Melalui indikator ketimpangan sosial inilah kita bisa membaca seberapa efektif peran pemerintah dalam mendistrusikan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok warganya, dan di mana kecenderungan posisi pemerintah lebih berpihak?’’ tutur Sabeth.

Di Indonesia, kata Sabeth, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh gini rasio menurun sebesar 0,397, jika dibandingkan dengan gini rasio pada Maret 2015 yang mencapai 0,408, dan gini rasio September 2015 sebesar 0,402.

Akan tetapi, meski data gini rasio Indonesia terbaru relatif menurun, namun tergolong masih mengkhawatirkan. Sabeth menilai, bila masih berkutat pada angka di atas 0,36 persen masih berpotensi memicu kerawanan sosial yang akhirnya dapat memunculkan gejolak sosial.

’’Apalagi beberapa lembaga internasional menyebutkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia masuk dalam jajaran mengkhawatirkan dibanding negara-negara lain di dunia,’’ ujarnya.

Gini rasio merupakan alat ukur untuk membaca situasi terkini dalam negeri. Tak hanya soal ekonomi, tapi juga bisa merembet ke masalah-masalah sosial.

’’Salah satu akar konflik sosial adalah kesenjangan antar kelompok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Salah satu solusinya ada pada pilihan kebijakan yang dijalankan pemerintah, terutama kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan di Indonesia,” terang Sabeth.

Baca juga: Langkah Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi

Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3). Menurut Sri Mulyani, masalah gini rasio harus diwaspadi karena menyangkut ketimpangan sosial di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016 sebesar 5,02 persen, kata Sri, dinilai belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan sosial di Indonesia meski telah mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

’’Artinya dengan pertumbuhan ekonomi maka terjadi kesenjangan antarkelompok atau daerah yang kaya dengan daerah miskin,” ujarnya menjelaskan.

Menurut Sri Mulyani, saat ini kelompok atau daerah di Indonesia sebenarnya sama-sama semakin meningkat, namun laju kecepatan kelompok yang kaya lebih cepat dibandingkan kelompok miskin.

’’Kalau saya sebut rasio gini, bukan berarti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Semua makin kaya, hanya saja kecepatan dari akumulasi kekayaan bagi yang kaya, lebih cepat dari yang miskin,” ujarnya.

Baca juga: Power Booster untuk Paket Kebijakan Ekonomi

Selain itu, Sri Mulyani menilai penyebab tidak meratanya masalah peningkatan tersebut karena kesempatan tumbuh antardaerah di Indonesia yang tidak sama. Ia mencontohkan Pulau Jawa yang bisa menyumbang 58 persen terhadap perekonomian, membuat tingkat kemiskinan dan penganggurannya relatif rendah dibandingkan daerah lain.

’’Sumatera tumbuh 4,3 persen dengan kemiskinan 11,1 persen. Sulawesi tumbuh 7,4 persen termasuk daerah yang tumbuh paling tinggi, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi namun tingkat pengangguran menurun tajam mencapai 3,8 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Kalimantan dan Papua yang sangat bergantung pada komoditas, perekonomiannya tumbuh cukup rendah. Kalimantan tumbuh 2 persen dengan kemiskinan 6,5 persen dan pengangguran 1,2 persen.

Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen, tingkat kemiskinan 14,7 persen. Sedangkan tingkat penganggurannya relatif rendah, yaitu 3 persen. ’’Papua, meski lebih baik dari Kalimantan, namun tingkat kemiskinan masih sangat tinggi yakni 22 persen dengan pengangguran 5,5 persen,” katanya.

Masih darurat

Soal ketimpangan sosial dan ekonomi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, pernah menuturkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi darurat. Bahkan, darurat kesenjangan dan ketimpangan ekonomi ini masih sangat lebar.

Menurut Ecky, klaim penurunan kesenjangan ekonomi oleh pemerintah harus dilihat secara obyektif dan hati-hati. Harus diakui bahwa angka gini rasio atau tingkat kesenjangan yang dirilis BPS pada Maret 2016, menunjukan adanya penurunan ketimpangan pengeluaran.

’’Tetapi angka penurunannya masih sangat kecil, di mana gini rasio hingga Maret 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408. Tetapi ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 0,39,” kata Ecky seperti dilansir TeropongSenayan.

Baca juga: Pengaruh Generasi Milenial Terhadap Perkembangan Ekonomi

Ecky memaparkan, gini rasio bukan satu-satunya indikator untuk melihat ketimpangan yang ada di Indonesia. Sebab, bila menggunakan indikator gini rasio, pemerintah perlu memerhatikan kondisi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terendah.

’’Sejumlah indikator ketimpangan selain gini rasio menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketimpangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk. Berdasarkan data Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia, di mana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih sangat buruk dan belum berjalan dengan baik,” tuturnya.

Pada maret 2015, lanjutnya, kontribusi pada kelompok tersebut mencapai 17,1 persen, dan mengalami penurunan menjadi 17,02 persen pada Maret 2016. Angka tersebut terus memburuk dibandingkan dengan kondisi pada 2008 yang mencapai 18,72 persen.

’’Jadi pada masyarakat terbawah kondisinya semakin memburuk,” ucapnya. (aan)