Mempersenjatai UMKM dan Koperasi dengan Teknologi

UMKM dan Koperasi dengan Teknologi

USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, harus siap menyambut pasar bebas atau era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu caranya adalah ”mempersenjatai” mereka dengan teknologi sehingga bisa menjaring konsumen lebih luas lagi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Antara lain pengembangan pola kemitraan antara UMKM dan ritel modern, dan membentuk lembaga pembiayaan alternatif melalui program Palapa Nusantara Berdikari yang menjaring UKM daerah yang potensial dan berorientasi ekspor.

Selain itu, Kadin juga sudah melakukan pengembangan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro kecil dan menengah berbasis teknologi digital, serta bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan Program Pemasaran Sistem Online yakni ukmmarket.co.id.

Baca juga: Kebijakan UMKM Harus Menyeluruh dan Terarah

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Uno, keberadaan (UMKM) dan Koperasi, sebagai kekuatan ekonomi Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harapan ini diungkapkan Sandiaga Uno Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi saat memberi sambutan di Pertemuan antara Pengurus Kadin Pusar dengan Kadin Provinsi Seluruh Indonesia dan Asosiasi di Kementrian Koperasi dan UKM.

”Harapan saya, pelaku UKM dapat mengikuti kemajuan teknologi dan bisa exposure untuk menjaring konsumen lebih luas,” kata Sandiaga di Jakarta, Selasa (31/5).

Hal ini diungkapkan Sandiaga di sela acara pertemuan antara Pengurus Kadin Pusat dan provinsi seluruh Indonesia, serta dan Asosiasi di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga juga mengungkapkan, kebijakan tax amnesti juga sebaiknya ditujukan kepada para pelaku UKM. Kebijakan itu, ujarnya melanjutkan, jangan hanya menyasar pada pelaku usaha besar.

”Tax Amnesti harusnya diberikan juga kepada pelaku UKM, sebagai bentuk dukungan pemerintah pada mereka. Karena ada juga pelaku UKM yang memiliki jumlah kewajiban yang tidak kecil,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Abdul Kadir Damanik, staf ahli Menteri Koperasi dan UKM. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung usaha di Indonesia.

”Kontribusi UMKM adalah 60% dan mampu menyerap 97% dari tenaga kerja Indonesia. Sementara usaha besar yang menguasai 40% dari market, hanya menyerap 3% tenaga kerja Indonesia,” ujar Damanik.

Karena itu, pihaknya berharap pelaku UMKM mampu untuk memperkuat keberadaan produk mereka sehingga bisa bertahan dari penetrasi produk luar negeri. Selain itu, mampu memasuki pasar luar negeri.

”Kami mendorong usaha mikro dengan modal di bawah Rp50 juta untuk bisa bergabung dalam wadah koperasi. Dengan demikian, Kementerian Koperasi bisa menunjang pengembangan usaha mereka melalui modal dan legalitas serta akan melindungi hak intelektual mereka. Kita sudah bekerja sama dengan Kemenkumham,” kata Damanik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Cahya Widayanti, memaparkan saat ini pihaknya sedang menyusun perpres tentang pemberdayaan UMKM dan sudah dalam proses harmonisasi dengan Kemenkumham.

”Kami dukung UMKM dan Koperasi bukan hanya dari perpres, tapi juga dalam hal bantuan dana dan pelatihan untuk mendukung kesiapan pelaku UMKM bersaing dalam bidang produk maupun kesiapan menjadi eksportir,” ucap Cahya. (aan)