Kebijakan UMKM Harus Menyeluruh dan Terarah

menyelesaikan persoalan

Release Insider | “Langkah-langkah menyelesaikan persoalan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus lebih terarah,” demikian diungkapkan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat rapat koordinasi tentang pemberdayaan UMKM, Kamis (10/3).

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) agar implementasi program-program UMKM lebih dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Namun yang lebih penting, Darmin menambahkan, “Kebijakan pemerintah harus menyeluruh kendati implementasinya kita sesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Mungkin perlu dipilih sentra-sentra sehingga hasilnya lebih terukur.”

Pemerintah menargetkan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebanyak 508.500 IUMK pada tahun 2015, namun hingga saat ini baru mencapai 164.768 IUMK. Seiring dengan niat pemerintah untuk memperbaiki iklim berusaha atau ease of doing business (EODB), pemerintah juga akan mengusulkan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan usaha mikro dan kecil.

“Pemerintah ingin membantu usaha kecil dan kalau membantu, kita harus membantu dengan benar,” imbuh Darmin.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan yang terkait UMKM yaitu: pertama, mempermudah dan menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM. Pemerintah akan melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan melakukan amandemen terhadap pendelegasian wewenang yang ada dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

Kedua, memberikan kemudahan pembiayaan start-up berbasis IT yang feasible namun belum bankable. UMKM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam beberapa hal seperti: pembiayaan, input dan pemasaran. Sehingga diperlukan aggregator yang akan berfungsi untuk meneruskan hal tersebut ke provinsi lain bahkan ke negara lain dengan didukung oleh IT.

Menko Perekonomian menambahkan masalah pembiayaan kepada UMKM terutama start-up, perlu dikaitkan dengan peranan bisnis konsolidator atau agregator.