Nelayan Kompak Sebut Ahok Bohong

Nelayan Kompak

PARA nelayan kompak menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama sudah berbohong. Warga di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, tersebut menilai bahwa pernyataan Basuki alias Ahok terkait ketiadaan ikan di Teluk Jakarta, adalah tidak benar.

Ketiadaan ikan itu menjadi pencetus gagasan proyek reklamasi. Ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya (Menko Maritim) Rizal Ramli berkunjung ke lokasi tersebut, para nelayan pun mencurahkan segala unek-unek mereka.

”Benar enggak nelayan sudah enggak ada? Sudah enggak ada ikan?” tanya Rizal Ramli saat melakukan berdialog dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke usai melihat proyek reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (4/5).

Mendengar pertanyaan tersebut, para nelayan kompak berdiri dan menjawab, ”Enggak, Ahok bohong!”

Perwakilan Ketua Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke, Syarifudin Baso, di daerah Muara Angke masih ada sekitar 28 ribu masyarakat nelayan. Saat ini mereka masih melaut, walau mengalami beberapa kendala terkait pendangkalan, sulitnya akses keluar masuk, dan menurunnya jumlah penangkapan akibat pencemaran.

”Dulu nelayan di Muara Angke bisa dapet 15 kg ikan tiap hari, sekarang cuma 2 kg. Mau makan apa anak dan istrinya pak?” kata Syarifudin.

Menanggapi keluhan dari para nelayan, Rizal mengungkapkan bahwa pembangunan reklamasi tidak boleh menyusahkan masyarakat kecil, dan harus sesuai dengan aturan yang diberi oleh pemerintah.

”Reklamasi tidak boleh mengganggu aktivitas nelayan. Saya akan minta pada Bu Susi (Menteri KKP) dan Pak Jonan (Menhub) untuk menggali pendangkalan yang ada,” kata Rizal

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, mengatakan nelayan Teluk Jakarta memang sulit mencari ikan. Hal ini disebabkan sumber pencemaran yang bertambah.

”Kita akui ada limbah karena 13 sungai, tapi sekarang laut kita diaduk-aduk,” kata Susi.

Susi menyayangkan kebijakan yang seolah-olah tidak berpihak pada nelayan. Padahal, pada pertumbuhan 18 tahun terakhir, nilai tukar nelayan merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lain.

”Rata-rata nilai tukar nelayan untuk nasional mencapai 107, sementara nilai tukar nelayan 110. Hal ini berarti nilai tukar nelayan berada di garis batas 100,” ujarnya.

Menurut Susi, jika nelayan memang harus dialokasikan terkait pengembangan Teluk Jakarta, ia akan tegas meminta pengembang menyediakan dahulu lokasi pengganti yang sesuai bagi mereka, baik untuk hidup secara layak maupun terkait mata pencaharian. (Ranny)