Pantau Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Klinik Bisnis

UNTUK memantau dampak dari setiap Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XI, pemerintah membentuk klinik bisnis dan diseminasi. Klinik bisnis ini dilakukan dalam bentuk diskusi secara rinci.

Hal ini disampaikan Deputi Koordinasi Bidang Industri dan Perniagaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Putra Irawady, saat membuka Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisnis di Palembang, beberapa waktu lalu.

Sejak September 2015 sampai awal April 2016, pemerintah telah mengeluarkan 11 Paket Kebijakan Ekonomi. Berdasarkan hasil verifikasi dan pemantauan per awal April 2016, pemerintah telah merampungkan 169 regulasi atau 87 persen dari 195 regulasi. Ada 16 atau 8 persen regulasi yang masih dalam proses pembahasan dan 10 atau 5 persen regulasi yang dikeluarkan dari Paket Kebijakan Ekonomi.

Secara umum, Paket Kebijakan Ekonomi disambut dan direspons positif oleh dunia usaha dan masyarakat. Namun, untuk melihat dampak dari setiap Paket Kebijakan Ekonomi I sampai dengan XI, pemerintah meningkatkan sosialiasi dan mulai melakukan evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut.

”Klinik bisnis bertujuan untuk berdiskusi secara rinci tentang Paket Kebijakan Ekonomi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, agar implementasinya terlaksana secara efektif dilapangan,” kata Eddy.

Ia menambahkan, adanya klinik bisnis diharapkan sebagai sarana berkomunikasi bagi kalangan dunia usaha dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan usaha termasuk peningkatan ekspor.

Kegiatan diseminasi dan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi dan Klinik Bisnis akan dilakukan di tiga tempat yaitu Palembang untuk wilayah Barat, Balikpapan untuk wilayah Tengah, dan Lombok untuk wilayah Timur.

Adanya klinik bisnis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam serta menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan akademisi tentang Paket Kebijakan Ekonomi. Selain itu, sebagai sarana pemerintah mengumpulan data yang cukup untuk bahan evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi secara periodik. (RI)