Dari 17.504 Nama Pulau Indonesia, PBB Verifikasi 16.056

Nama Pulau Indonesia
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | HINGGA Juli 2017, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membakukan 16.056 nama pulau Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan NKRI.

Delegasi Republik Indonesia (Delri)  telah mendaftarkan 2.590 nama pulau Indonesia ke UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names). Hal tersebut dilakukan dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11th UNCSGN (United Nations Conference on Standardization of Geographical Names) di Markas Besar PBB, New York pada 7-18 Agustus 2017 lalu.

”Masih ada 1.448 nama pulau Indonesia yang memerlukan proses validasi dan verifikasi,” ujar Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, dalam siaran persnya.

Baca juga: Kepulauan Seribu Fokus Tingkatkan Aset dan Infrastruktur

Perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, tambahnya, memunculkan sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi. Karena itu verifikasi pulau dan nama pulau Indonesia terus dilakukan guna kepastian geografi.

Lebih jauh, Deputi Havas menjelaskan bahwa pendaftaran nama rupa bumi di PBB sebagai suatu kegiatan administratif sangat penting dilakukan bagi negara anggota PBB.

”Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda,” tegasnya.

Namun, ada hal yang menurutnya perlu diingat bahwa pendaftaran nama bukan berarti suatu pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau.

”Posisi PBB, khususnya UNGEGN sudah jelas, yaitu hanya menetapkan standarisasi penamaan dan tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apa pun tentang status hukum suatu pulau,” urai pakar hukum laut internasional tersebut.

Baca juga: Nihi Sumba Island Kembali Terpilih sebagai Hotel Terbaik Dunia

Selain mendaftarkan gasetir yang berisi informasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dan nama pulau, Delri yang dipimpin oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Zaenal Abidin juga menyampaikan laporan lainnya. Laporan tersebut berisi informasi antara lain BIG sebagai otoritas penamaan geografis nasional yang baru menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang telah dibubarkan.

Lalu, ketua Delri juga melaporkan kegiatan pembakuan nama rupabumi di Indonesia, seminar dan bimbingan teknis terkait toponimi serta penelitian dan publikasi terkait toponimi.

Dalam Delri, selain BIG sebagai ketua delegasi, pejabat terkait dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kemendagri, KKP, Akademisi (UI) turut pula berpartisipasi aktif. Mereka juga mempresentasikan 6 paparan teknis, menjadi panelis dalam diskusi panel bertajuk “Making Geographical Names Data Accessible and Available” dan Vice Chair dalam Technical Committee II terkait Toponymic Data Files and Gazetteers. (ant)