Pemanfaatan Dana KUR Perikanan Masih Kecil

KUR perikanan
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastusi, mengeluhkan masih kecilnya pemanfaatan dana KUR (kredit usaha rakyat) perikanan. Saat ini pemanfaatan dana KUR perikanan hanya sekitar 1,93 persen.

Hal tersebut disampaikan Susi Pudjiastuti saat bertandang ke Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumberdaya untuk membahas permasalahan perikanan di Indonesia bersama Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Selasa (29/11).

Usai pertemuan, Menteri Susi mengatakan bahwa ia melaporkan kebijakan-kebijakan di bidang perikanan kepada Menko Maritim.

”KUR perikanan sudah ditugaskan kepada Menko Ekuin dan sudah ditugaskan kepada perbankan, jadi harus didorong. Selanjutnya tanya Pak Luhut,” ujarnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan tentang masih kecilnya pemanfaatan dana KUR perikanan oleh nelayan yang hanya sekitar 1,93 persen, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mencari tahu penyebabnya.

”Nanti kita cari alasannya kenapa masih kecil, apa prosesnya terlalu susah. Koperasi-koperasi itu kan small medium enterprises, harus kita bangun karena mereka tulang punggung ekonomi. Sekarang kita cari tahu kenapa sampai masih kurang? Apa yang salah? Di mana kekurangan pemerintah?” tutur Luhut.

Menurutnya, beberapa masalah lain yang dibahas pada pertemuan itu adalah illegal fishing yang diharapkan dapat berkurang hingga 95 persen. Akan tetapi, untuk mencapai angka itu perlu waktu yang tidak sebentar.

”Kita akan identifikasi siapa sih yang bermain-main di sini? Yang dilakukan Bu Susi sudah baik, lalu pengawasan akan diperkuat karena ini tidak gampang,”ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah sekarang sedang mencegah terjadinya overfishing. Menurut laporan Menteri Susi, overfishing masih terjadi di Natuna dan Laut Jawa Utara.

Ukuran kapal juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Indonesia akan mengikuti ukuran standar Internasional. Indonesia tidak akan memproduksi kapal ukuran 200 GT jika tidak bisa digunakan di China atau Jepang.

Menyinggung permasalahan cantrang menurut Menko Luhut, pihaknya masih mempelajari apa yang akan dilakukan di masa moratorium.

”Cantrang kan moratorium, sekarang ganti dengan yang biasa. Teknisnya nanti kita pelajari. Karena jumlah nelayan kita hampir 16 juta, kami ingin nelayan kita yang menikmati ikan kita, jangan orang lain. Dengan dikuranginya illegal fishing ini dampaknya sudah semakin baik,” ujar Luhut. (Ranny)