Release Insider | PEMBANGUNAN infrastruktur di Indonesia, jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dari estimasi hingga 2019 yang mencapai Rp5.519,4 triliun, baru terkaver 40,1 persennya dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN).
Karena itu, untuk menutup seluruh anggaran yang dibutuhkan, peran investasi dari sektor swasta harus ditingkatkan. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memacu partisipasi sektor swasta adalah dengan melakukan reformasi di bidang regulasi.
Di antaranya pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, diperbolehkannya perusahaan asing untuk ikut pengadaan proyek kerja sama pemerintah dan swasta tanpa terlebih dahulu mendirikan perusahaan lokal, dan percepatan perizinan di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pemerintah juga membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memberikan jaminan finansial pemerintah untuk kerja sama proyek pemerintah dengan swasta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur yang mendukung dalam penyiapan proyek hingga finansial closing.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, dalam pertemuan terkait dengan penyelenggaraan Indonesia Infrastruktur Week 2016, mengemukakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dan menarik investor asing masuk ke Indonesia.
”Selain memangkas jumlah perizinan yang dibutuhkan dan mempersingkat proses pengajuan perizinan, kami terus mengkaji berbagai kemudahan yang dapat diberikan kepada investor. Selain itu dengan besarnya pendanaan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur, peran sektor swasta juga diharapkan semakin meningkat,” ujar Thomas.
Pria yang akrab disapa Tom ini juga menerangkan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk kerja nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. ”Keberadaan proyek mega infrastruktur tentu penting, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat sekitar proyek infrastruktur tersebut dapat mendapatkan manfaatnya,” tuturnya.
Ia mencontohkan dalam proyek jalan tol, pengusaha yang ada di sekitar proyek jalan tol harus bisa memanfaatkan peluang untuk membangun rest area. Dengan demikian, pengusaha kecil dapat berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi sebagai medium bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan.
Selain itu, Tom juga menyampaikan bahwa dengan adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang diterapkan pemerintah, BKPM juga telah memberikan kemudahan layanan investasi bagi peserta pengampunan pajak.
Peserta pengampunan pajak yang akan menyalurkan dananya melalui penanaman modal di sektor infrastruktur dapat memanfaatkan layanan izin tiga jam, serta dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk, percepatan jalur hijau maupun fasilitas tax allowance atau tax holiday.
Dengan meningkatnya investasi swasta di Indonesia terutama dalam sektor infrastruktur, tentunya rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan.
Dari data yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam periode semester I 2016, realisasi investasi dari sektor infrastruktur mencapai angka Rp44 triliun terdiri dari 790 proyek investasi penanaman modal asing (PMA) dan 494 proyek investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Prospek sektor infrastruktur yang terus meningkat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu faktor positif yang menjadi perhatian para calon investor. Tentunya, investor tersebut harus mengetahui terlebih dahulu berbagai proyek infrastruktur yang diproyeksikan pemerintah hingga 2019.
Berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dibangun akan ditampilkan dalam Indonesia Infrastructure Week 2016, sebuah ajang pertemuan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur terbesar di Indonesia.
Perhelatan yang akan menghadirkan pameran Konstruksi Indonesia, The Big 5 Construct Indonesia, Indonesia Internasional Infrastructure Conference & Exhibition, Expo Comm Indonesia, dan Airport Security Indonesia tidak saja memamerkan berbagai proyek, produk dan teknologi terkait infrastruktur, namun juga mendiskusikan tantangan dan peluang yang ada.
”Even ini memberikan kesempatan bagi para calon investor, pemilik dana, dan institusi keuangan untuk mengenal dan menangkap peluang yang ada di bidang pembangunan infrastruktur,” ujar Alan Solow, CEO Infrastructure Asia sebagai penyelenggara acara.
Indonesia Infrastructure Week 2016 akan dihelat pada 9 – 11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Konferensi dan pameran ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal lebih dari 20 negara serta mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta, akan mendiskusikan isu-isu infrastruktur nasional penting, sekaligus tantangan dan solusi yang dapat mempercepat agenda infrastruktur.
Para pengunjung berkesempatan untuk melihat dan menyaksikan teknologi dan produk-produk terkini yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. (ncy)
