Perumahan Layak Huni Jamin Masa Depan Habitat Manusia

Perumahan Layak Huni
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | PERUMAHAN layak huni menjadi sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Ya, karena setiap orang butuh tempat tinggal yang nyaman dan mampu memberikan perlindungan maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

Hal ini juga yang selalu digaungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui peringatan Hari Habitat Dunia. Hari Habitat Dunia yang diperingati setiap Senin Pertama pada Oktober –tahun ini jatuh pada 3 Oktober—untuk mengingatkan dunia akan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, meningkatkan tanggung jawab bersama untuk masa depan habitat manusia yang lebih baik.

Setiap tahunnya UN-Habitat menetapkan tema yang akan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Pada 2016 ini, tema yang diangkat adalah ’’Housing At The Centre’’, atau ’’Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan’’.

Mengapa perumahan layak huni sebagai penggerak kota berkelanjutan?

UN-Habitat, Badan PBB yang bertanggung jawab untuk urusan permukiman global, sejak lama mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan yang diawali dari perumahan. Dalam lingkungan perumahan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan terintegrasi dan berperan penting dalam membentuk peradaban bangsa.

PBB mendorong pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, yang didasarkan pada tiga prinsip. Yakni, inklusi sosial (termasuk budaya lokal), pembangunan ekonomi yang efektif, dan perlindungan lingkungan.

PBB memandang pengembangan perumahan layak huni sebagai bagian dari sistem perkotaan dan wilayah, sehingga Oktober ditetapkan sebagai bulan untuk memperhatikan isu perkotaan. Biasa disebut juga dengan istilah Urban October.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peringatan Hari Habitat Dunia pada 3 Oktober 2016 dan akan diakhiri dengan peringatan Hari Kota Dunia pada 31 Oktober 2016.

Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam UU No. 1 tahun 2011, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan kebutuhan dasar manusia, serta mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Azas-azas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menurut UU No. 1 tahun 2011 sudah memerhatikan pilar-pilar pembangunan keberlanjutan. Implementasi dari azas-azas tersebut yang masih memerlukan dukungan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait.

Sepanjang Oktober 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para pemangku kepentingan terkait, akan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat tentang isu-isu perkotaan. Antara lain menggelar konferensi pers, kampanye di media cetak, TV/radio, dan media sosial, serta sosialisasi peraturan perundangan ke pemangku kepentingan, pameran dan peluncuran buku-buku terkait perkotaan.

Tingkat Urbanisasi

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya penyediaan rumah yang layak huni.

’’Dengan demikian, perumahan bisa ikut menggerakkan kota-kota yang ada di Indonesia menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,’’ kata Syarif pada Konferensi Pers Hari Habitat Dunia Tahun 2016 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (3/10).

Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, angka urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mencapai sekitar 49,8 persen. Pada 2015, tingkatannya lebih tinggi yakni sekitar 53,3 persen.

’’Tentunya, semakin tinggi urbanisasi akan berdampak pada kebutuhan rumah masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan, pemerintah terus berupaya mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan rumah yang ada dengan melaksanakan Program Sejuta Rumah. Kendati demikian, pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya, harus memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi timbulnya kawasan-kawasan kumuh akibat tidak tersedianya hunian yang layak.

’’Urbanisasi per tahun diperkirakan meningkat sekitar 3,5 persen. Permintaan rumah semakin tinggi sedangkan lahan atau tanah yang tersedia tidak bertambah. Jangan sampai pemda tidak mengantisipasi hal ini jika tidak ingin timbul kawasan kumuh karena tidak tersedianya rumah yang layak bagi masyarakatnya,” terangnya.

Program perumahan layak huni dari pemerintah melalui Program Sejuta Rumah, dilaksanakan agar rumah bisa menjadi pusat kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan masyarakat diharapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perumahan layak huni di daerah perkotaan, imbuh Syarif, adalah dengan memaksimalkan pembangunan hunian ke arah vertikal. Semakin minimnya lahan yang ada secara tidak langsung juga akan memaksa masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal.

’’Pada hari Habitat Dunia Tahun 2016 ini tema yang diangkat adalah Perumahan Penggerak Kota Yang Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa program perumahan juga menjadi isu nasional maupun internasional yang harus diselesaikan oleh setiap negara termasuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar,” tandasnya.

Pemerintah, imbuh Syarif, memiliki pendekatan penyediaan perumahan dari dua sisi yakni dari sisi formal dan swadaya. Berdasarkan data yang ada saat ini, ternyata masyarakat yang membangun rumahnya secara swadaya lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki rumah dari sisi formal atau dari pengembang perumahan.

’’Kami berharap dengan Program Sejuta Rumah ini masyarakat baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan bisa memiliki rumah layak huni,” ucapnya. (inx)