Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Atau PHK?

rasionalisasi pegawai negeri sipil

RENCANA rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) menimbulkan perspektif berbeda di sebagian kalangan. Dari sisi pemerintah, rasionalisasi merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud kongkrit dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Sementara, di sisi yang lain, melihat rencana tersebut tak lain dari upaya pemecatan hubunga kerja (PHK) terhadap PNS. Lalu, seperti apa sebenarnya rencana rasionalisasi PNS? Benarkan ”menjurus” ke pemecatan?

Direktur EmrusCorner Emrus Sihombing melihat, rencana rasionaliasi merupakan kebijakan pemerintah yang tanpa hati. Sebab, ia melihat kebijakan ini lebih mengarah pada PHK. Bahkan, ia menyebutnya PHK Sejuta Pegawai.

”Karena itu, Presiden sebaiknya segera memanggil Menteri PAN & RB agar menghetikan kebijakan tanpa empati itu. Menurut saya rencana kebijakan tersebut sangat tidak humanis dan tanpa mata hati,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya.

Rencana tersebut, lanjut Emrus, sama sekali tidak menghargai pengorbanan yang sudah ditorehkan oleh para pegawai negeri yang selama ini mengabdi kepada negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang bertugas ke daerah perbatasan dan terpencil.

Emrus lantas mengisahkan sebuah pengalaman satu tim dari suatu kementerian, yang pernah terombang-ambing di tengah laut saat menjalankan tugas negara. Perahu yang mereka tumpangi ketika itu, bocor.

”Nyawa mereka terancam ketika bertugas ke daerah terpencil,” ujarnya menambahkan.

Ini salah satu dari kemungkinan jutaan pengalaman pengorbanan yg sangat luar bisa dari para abdi negara. Itulah sebabnya kriteria empat kuadran yang dibuat oleh Kementerian PANRB, menurut Emrus, sangat mengabaikan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para PNS.

Pengelompokan pegawai negeri dalam empat kuadran yang dilakukan Kementerian PANRB, dinilai Emrus sebagai tindakan terlalu menyederhanakan pengorbanan para pegawai negeri.

”Bila kita dalami secara seksama, Empat Kuadran tersebut hanya berlandaskan rasional yang memandang pegawai negeri sama dengan faktor produksi yang sangat tidak humanis itu,” tuturnya.

Menurut Emrus, jika memang untuk tujuan produktivitas, pemerintah harus melalukan pembinaan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, bukan ”membinasakan” mereka. Kalau tujuan efisiensi belanja pegawai agar dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah bisa menempuh, misalnya, mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya laut yang melimpah ruah.

’’Jadi, para pegawai negeri, tentu setelah melalui pelatihan, bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif lainnya,’’ ujar Emrus.

Penataan SDM Aparatur Negara
Pihak Kementerian PANRB menerangkan bahwa rasionalisasi PNS tidak berarti melakukan pemecatan. Rasionalisasi diberlakukan bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah dengan kinerja dan disiplin yang buruk sehingga mengganggu pelayanan publik.

Rasionalisasi PNS tersebut merupakan bagian dari program percepatan penataan PNS, serta wujud kongkrit dari Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, pada area perubahan SDM aparatur (Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015), yakni untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmadja, dalam Forum Koordinasi, Komunikasi, dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FK3PANRB) di Tanjung Pinang, Jumat (3/5), mengungkapkan, tidak ada rencana untuk melakukan pemecatan, atau merumahkan PNS.

’’Kami hanya ingin melakukan penataan SDM aparatur secara nasional,’’ ujarnya.

Dengan rasionalisasi tersebut diharapkan akan berdampak positif dalam implementasi percepatan reformasi birokrasi. Tiga sasaran reformasi birokrasi, kata Setiawan, adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan rasionalisasi pegawai negeri sipil yang rencananya akan dilakukan mulai 2017, Kementerian PANRB akan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh instansi pemerintah.

Hal ini pun dikuatkan oleh Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, dalam keterangan tertulisnya. Selain menegaskan bahwa rasionalisasi pegawai negeri sipil bukan berarti pemecatan, Herman juga menjelaskan bahwa belanja pegawai dan pensiun/BPP pada APBN dan APBD 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8 %. Lebih besar dari belanja modal dan belanja barang jasa.

Belanja pegawai dan pensiun/BPP ini, setiap tahunnya cenderung terus meningkat. Sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi.

Sementara belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota saat ini rata-rata lebih besar dari belanja publik. Ada sekitar 244 kabupaten/kota yang belanja pegawainya di atas 50%. Karena itu, untuk memperbaiki perimbangan belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai seyogyanya diturunkan sebesar 5% menjadi dikisaran 28%.

Penurunan belanja pegawai tersebut diproyeksikan setara dengan rasionalisasi sekitar 1 juta PNS. Jadi angka 1 juta tersebut adalah proyeksi berdasarkan asumsi penurunan belanja pegawai, adapun jumlah PNS yang nantinya akan dirasionalisasi tergantung pada hasil pemetaan PNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;

Percepatan penataan PNS merupakan kelanjutan dari inventarisasi kembali PNS melalui PU-PNS, serta analisis jabatan dan beban kerja yang di input melalui e-formasi pada tahun 2015. Percepatan penataan PNS tersebut saat ini dalam pengkajian, nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP), serta dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing IP pada 2016.

Ruang lingkup pemetaan meliputi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (K3) PNS. Untuk hahap I, pemetaan dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta secara nasional. Pemetaan ini dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel.

Hasil pemetaan K3 PNS tersebut akan dibagi ke dalam empatkuadran yang masing-masing akan diberikan rekomendasi tindak lanjut. Kuadran 1 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, serta kinerjanya baik. Kuadran 2 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerjanya baik. Kuadran 3 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, tetapi kinerjanya rendah. Serta kuadran 4 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta kinerjanya pun rendah.

Bagi PNS yang masuk kuadran 1 direkomendasikan untuk dipertahankan atau siap dipromosikan. Yang masuk kuadran 2 direkomendasikan untuk ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya diantaranya melalui Diklat. Yang masuk kuadran 3 direkomendasikan untuk dirotasi atau mutasi. Sedangkan bagi PNS yang masuk kuadran 4 direkomendasikan untuk dirasionalisasi.

Terhadap kelompok yang akan dirasionalisasi, selain akan didorong untuk dipensiundinikan atau melalui skema golden handshake atau pola pemberhentian lainnya sesuai aturan, juga akan dijajagi untuk diredistribusi ke tempat yang masih kekurangan PNS dengan diberikan Diklat terlebih dahulu.

Sebagai langkah antisipatif, bagi yang terkena rasionalisasi akan dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar bisa lebih mandiri dan produktif pada bidang lain yang lebih cocok bila tidak menjadi PNS lagi.

Rencana percepatan penataan PNS yang berimplikasi pada rasionalisasi PNS tersebut, lebih lanjut akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet, serta baru akan efektif dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (inx)