Tangani Dampak Perubahan Iklim, Perlu Integrasi Daerah

dampak perubahan iklim

BERDASARKAN kajian Asian Development Bank (ADB) pada 2014, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk menangani dampak perubahan iklim, diperlukan integrasi daerah.

Masih menurut kajian ADB, kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim, berpotensi menimbulkan kerugian 6-7 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) per tahun.

Penasihat Senior Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja, mengatakan, rencana pembangunan daerah menjadi titik perhatian yang vital dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Hal ini mengingat pembangunan daerah adalah ujung tombak pembangunan nasional dalam sistem otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia.

Sarwono menyatakan hal tersebut saat konferensi pers di kantor Bupati Gorontalo, Jumat (3/7). Dalam hal ini, Sarwono mengingatkan akan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU tersebut diatur bahwa urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tersebut memiliki tujuh subbidang, yang masing-masing terdapat pembagian peran/tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal itu, Sarwono mengatakan, Transformasi berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menyusun strategi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah.

”Program ini dilaksanakan atas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berlangsung sejak hari ini hingga Februari 2017,” ujarnya.

Menurut Direktur Program Transformasi, Nazla Mariza, Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai lokasi program ini karena merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, pertimbangan didasarkan atas adanya data awal berupa Kajian Penilaian Kerentanan tingkat Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim di 2011.

Faktor yang juga penting adalah baru terpilihnya kepemimpinan baru di Kabupaten Gorontalo yang memiliki perhatian besar pada bidang lingkungan hidup.

Lebih jauh Nazla mengatakan, program ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman mengenai dapak perubahan iklim bagi segenap jajaran Pemkab Gorontalo,  termasuk eksekutif dan legislatif, perwakilan pemerintah provinsi, serta instansi kunci dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gorontalo.

Target sasaran untuk tujuan ini juga termasuk elemen masyarakat dan dunia usaha. Kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sasaran untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim bersama para pemangku kepentingan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah.

”Kami berharap dapat bekerja bersama pemda setempat serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, media, dan masyarakat rentan untuk bersama-sama menyusun strategi API yang sesuai kebutuhan dan prioritas di daerah,” ujar Nazla.

Nantinya, proses pengintegrasian API ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat memicu proses yang sama di daerah lainnya di Indonesia.

Komitmen Gorontalo
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, menyambut terbuka terhadap rencana program pengintegrasian API ke dalam rencana pembangunan daerah di kabupaten yang dipimpinnya. Komitmen senada juga telah ditegaskan Bappeda setempat, sebagai badan yang menjalankan fungsi koordinasi dalam perencanaan sektor pertanian, infrastruktur, perikanan, dan kesehatan.

Nelson berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dan jajaran lain yang terkait dalam penyusunan strategi adaptasi dampak perubahan iklim dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah di wilayahnya.

”Semoga Kabupaten Gorontalo bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lain di Indonesia,” ujarnya menambahkan. (inx)