Usaha Ditjen Tata Ruang Dalam Percepatan Penyusunan RDTR

Penyusunan RDTR

SDM Ditjen Tata Ruang Diberikan Arahan dalam Memperbaiki Peraturan yang di Dalamnya Terdapat Kekeliruan atau Ketidaklengkapan

RENCANA Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada di Indonesia saat ini masih fokus pada jumlah, sementara dari segi kualitas dirasa masih kurang. Karena itulah, Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR.

Kegiatan tersebut sebagai sarana penyegaran bagi aparatur pemerintah terkait penyusunan RDTR dan peraturan zonasi yang sesuai prinsip-prinsip dan kaidah perencanaan yang baik dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang.

Direktur Jenderal Tata Ruang Dr. Ir. Budi Situmorang MURP mengatakan, RDTR harus jadi champion di Direktorat Jenderal Tata Ruang. ‘’Dengan kegiatan kali ini, kita semua harus bisa mempelajari RDTR Jakarta, RDTR Medan dan RDTR Bandung. Kita harus mempelajari secara konsep dan harus bisa memahami secara garis besar mengenai RDTR. Jadi jika diberi unjuk RDTR Jakarta misalnya, teman-teman harus bisa membaca dan menjelaskan RDTR tersebut dengan jelas,’’ tuturnya, Senin (16/5).

‘’Semua kota metropolitan, semua ibukota provinsi harus selesai RDTR-nya. Ibukota provinsi wajib ada RDTR-nya. Jika belum bisa terpenuhi semua, paling tidak, secara keseluruhan beberapa kota metropolitan harus ada RDTR-nya karena dinamika ekonomi berada disana. Karena sering kita hadapi adanya anggapan bahwa tata ruang menghambat datangnya investor,’’ lanjut Budi pada sesi pembukaan.

Acara tersebut terselenggara dari tanggal 16-20 Mei 2016 di Bali. Materi Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR meliputi; Arahan dan Diskusi dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Overview Peraturan Bidang Tata Ruang, Review RDTR dan PZ (Permen PU 20/2011) dengan Dr Ir Denny Zulkaidi MUP dan Guru besar Planologi ITB Dr Petrus Natalivan ST MT sebagai narasumber. Lalu pada dua hari berikutnya, secara berturut-turut peserta dibagi menjadi dua kelas dengan materi pengembangan Proses Teknis Penyusunan RDTR dan Proses Teknis Penyusunan PZ.

’’Sejak tahun 2011 tidak ada lagi pelatihan mengenai PZ. Kebanyakan saat ini hanya meng-copy paste dari yang sudah ada. Kami secara akademik memberikan arahan dan memperbaiki kekeliruan yang ada. Ini merupakan kesempatan emas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memperbaiki Peraturan yang didalamnya terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan dan mengganti pedoman menjadi Pedoman ATR bukan lagi Pedoman Kemen PU,’’ ujar Denny Zulkaidi di sela materi pengembangan SDM.

Habib Subagio dari BIG juga memberikan materi Sistem Informasi Geografis dalam Penyusunan RDTR. Selain itu pengembangan SDM juga dilengkapi dengan sharing pengalaman daerah dalam penyusunan RDTR dan PZ serta implementasinya (persoalan dan lesson learned dengan narasumber dari Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Denpasar). Ada juga sharing pengalaman daerah dalam proses persetujuan substansi (persoalan dan lesson learned dengan narasumber dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur) sebelum kegiatan ini ditutup. (ncy)