Release Insider | APARATUR Sipil Negara (ASN) dituntut lebih canggih dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ASN dapat meningkatkan kinerjanya selama mengabdi pada masyarakat dan tidak sekadar menjadi juru ketik.
Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).
Jusuf Kalla mengatakan, selama ini ASN yang berada di tingkat daerah, masih minim berkontribusi kepada pelayanan masyarakat. ’’Jadi, tidak ada lagi nanti kalau sudah ketemu dengan komputer, hanya main game saja atau jadi tukang ketik. Harus ada peningkatan kerja,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengajak semua aparat di daerah untuk berbenah. Asman pun mengaku khawatir jika Indonesia tidak akan bisa maju. Sebab, negara dirugikan, karena aparatnya tidak produktif.
’’Bagaimana negara bisa maju. Kita punya ASN didominasi kemampuannya administrasi. Ini merugikan negara, tidak produktif,” ucapnya.
Baca juga: Seluruh ASN Wajib Isi Laporan Harta Kekayaan
Maka dari itu asman berharap, dengan digelarnya rakornas ini di harapkan dapat terwujudnya sinergritas menuju peningkatan kualitas layanan Kepegawaian.
Perkembangan era teknologi digital yang masif telah memacu Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh aspek tata kelola pemerintah. Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan E-Government (e-gov) kini menjadi program prioritas pemerintah, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga untuk mengakselarasi sistem manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia.
’’Ke depan, seluruh Sistem kepegawaian pemerintah akan terintegrasi secara online, sehingga seluruh Administrasi kepegawaian akan berlaku secara otomatis, tidak akan lagi urusan kepegawaian secara manual,” ujar Menteri Asman Abnur.
Dalam Rakornas Kepegawaian yang tahun ini mengangkat tema ’’Transformasi Digital dalam Manajemen ASN”, Menteri Asman menyampaikan bahwa Pemerintah telah memiliki PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagai turunan dari UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini, terdapat lima fokus Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas Pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif, serta efisien salah satunya penerapan teknologi digital dalam Sistem Pemerintahan.
Selain layanan kepegawaian, lanjut Menteri Asman, Pemerintah juga telah menerapkan e-budgeting (perencanaan anggaran), e-procurement (lelang elektronik) , e-catalogue (belanja barang secara elektronik), e-audit (audit secara elektronik), hingga cash flow management system yaitu sistem management keuangan pemerintah yang terpadu secara online agar seluruh sistem keuangan negara dapat diakses masyarakat secara transparan.
Terkait peningkatan kinerja melalui teknologi digital, Asman menjelaskan saat ini Kementerian PANRB tengah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan Bappenas untuk membangun integrasi seluruh aplikasi sistem pemerintah. Dengan demikian, ke depan seluruh aplikasi pemerintahan dapat tersambung secara online dan dapat diakses oleh seluruh K/L/D/I.
Pada kesempatan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang telah memberikan komitmen serta kerja kerasnya dalam menjalankan roda Pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima.
Baca juga: Mengadopsi Inovasi Mal Pelayanan Publik
Dengan adanya penerapan E-Gov, Wapres mengharapkan seluruh sistem layanan pemerintah menjadi cepat, simple , singkat, sehingga bermanfaat melayani masyarakat, dan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan bersama.
Dalam laporannya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa transformasi digital dalam manajemen ASN tahun ini merupakan suatu fokus pemerintah yang diperlukan percepatan dalam implementasinya.
’’Mendukung Indonesia menyongsong Digital Government 2020, BKN akan membangun sistem digital elektronik dalam sistem manajemen aparatur sipil negara agar Indonesia serta para aparaturnya siap dalam menghadapi era global yang kompetitif,” ujar Bima.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, para Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Daerah, serta para Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari seluruh Indonesia. (Andi)
