DKI Jakarta Ditantang Jadi Role Model Akuntabilitas Kinerja, Mampukah?

DKI Jakarta
Ilustrasi (Foto: IST)

Release Insider | SEBAGAI ibu kota negara, DKI Jakarta ditantang untuk jadi role model akuntabilitas kinerja. Nilai yang diraih harus AA, dan itu tentu saja tidak lah mudah.

Tantangan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/12). Asman membuat tantangan itu karena dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016, belum satupun pemerintah provinsi yang meraih predikat AA.

Baca juga: Usulan Formasi CPNS Paling Terlambat Akhir Desember 2017

Ia mengatakan, baru tiga provinsi yang mendapat predikat A dalam penilaian SAKIP tersebut. Tiga provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.

Sedangkan untuk kabupaten atau kota, ada dua yang mendapat nilai A, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi. ’’Belum ada yang AA. Itu bukan pekerjaan ringan,” tegas Menteri Asman.

Karena itu, Asman menantang Pemprov DKI Jakarta untuk memperoleh nilai AA dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LHE AKIP). Kalau bisa diwujudkan, maka DKI Jakarta bisa menjadi role model nasional dalam SAKIP.

Perlu diketahui, pada 2016 predikat DKI Jakarta masih B. ’’Pak Gubernur (Anies Baswedan) ingin mendapat AA. Kalau AA, tidak ada lagi uang yang mubazir,” ujar Menteri Asman.

Jika memang konsisten untuk mendapat predikat AA, Provinsi DKI Jakarta harus terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance) berkelanjutan atas, sehingga mampu menjadi barometer nasional.

Baca juga: 2024, Semua PNS Harus Berkelas Dunia

Untuk itu, Menteri Asman meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa menjabarkan visi misi dan kinerja Gubernur selama 5 tahun ke depan. Unit kerja yang tidak begitu penting juga harus dilakukan efisiensi.

’’Yang selalu dikeluhkan, pemerintahan kita kok belum bersih ya? Masih banyak pemborosan, belum akuntabel, dan belum berkinerja tinggi,” kata Asman.

Menteri menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki perjanjian kinerja dengan gubernurnya. ’’Apa yang mau dicapai, kegiatan penunjangnya apa saja. Kalau ini bisa kita terapkan, DKI bisa menjadi role model nasional,” ucapnya. (aan)