PEMERINTAH memprioritaskan pembenahan manajemen irigasi di berbagai daerah yang diharapkan dapat memperkuat proses kedaulatan pangan di Indonesia. Belum optimalnya manfaat jaringan irigasi utama yang telah terbangun memerlukan pembangunan jaringan primer, sekunder dan tersier untuk mencetak sawah.
Revitalisasi manajemen irigasi ini beriorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi yang efektif dan efisien.
“Teknologi tanam sudah lebih maju tetapi masalahnya airnya pas-pasan membuat tanamnya satu-satu. Karena airnya pas-pasan, di tengahnya dibuat selokan untuk memelihara ikan. Untuk itu revitalisasi irigasi segera dilakukan”, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penyediaan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder dan Tersier di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (19/2).
Rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga membahas tentang perlunya sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan revitalisasi irigasi. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, tidak mengatur pembagian kewenangan untuk jaringan irigasi primer, sekunder atau tersier.
Selain itu, perlu sinkronisasi dan kelengkapan data dari berbagai Kementerian/Lembaga seperti data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, data dari Kementerian Keuangan, data dari Pemerintah Daerah dan sebagainya untuk melakukan analisa manajemen.
“Kita juga butuh data mengenai komite, irigasi dan lain-lain. Kita perlu punya beberapa informasi yang kita butuhkan, supaya pegangan informasinya lebih bisa dihubungkan dampak output dan outcome-nya”, kata Menko Perekonomian di akhir rakor. (KemenkoEkonomi)
